Pembangunan Infrastruktur Untuk Konektivitas, Kunci Menuju Pertumbuhan Sulawesi hingga 6,68% pada 2020

Foto/Ilustrasi: Bappenas

Manado – Dalam Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Se-Sulawesi Tahun 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas menjadi kunci kemajuan wilayah Sulawesi.

Sebagai gambaran, data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tabel Interregional Input Output (IRIO) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat krusial untuk mendukung konektivitas dan lintas atau transaksi barang antardaerah dan antarprovinsi.

Kegiatan ekonomi di suatu wilayah selain memberi dampak pengganda bagi wilayah yang bersangkutan juga memberi dampak ke wilayah lain (spill-over effect) melalui keterkaitan perdagangan antarwilayah.

Transaksi antarprovinsi di Sulawesi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai keterkaitan paling besar dengan provinsi lainnya, ujar Menteri Bambang.

Data BPS tersebut, meskipun dirilis pada 2010, memberikan catatan betapa pentingnya penguatan konektivitas antardaerah.

Pada 2019, BPS akan melakukan survei langsung untuk memperbaharui data IRIO. Dengan data dan informasi yang lebih mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan wilayah dengan lebih baik lagi.

Sumber pertumbuhan ekonomi provinsi di Sulawesi secara umum adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pertumbuhan yang paling utama.

Kontribusi Wilayah Sulawesi terhadap nasional selama 20142018 terus meningkat, dengan rata-rata 5,99 persen. Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Wilayah Sulawesi dengan kontribusi hampir 50%.

Dari sisi pengeluaran, rata-rata kontribusi terbesar didominasi oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor barang dan jasa.

Sementara rata-rata pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran adalah komponen ekspor barang dan jasa, dan lembaga swasta nirlaba.

Dari sisi kependudukan, angka kemiskinan Sulawesi dalam lima tahun terakhir masih di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun.

Pada tingkat provinsi, hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang memiliki angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan nasional. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

Pada tingkat provinsi, hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki TPT lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

Dari sisi sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Sulawesi pada 20142017 secara umum masih berada di bawah IPM nasional.

“Meskipun meningkat, Rata-rata peningkatan IPM provinsi di Wilayah Sulawesi sebesar 0,5 poin masih di bawah rata-rata peningkatan IPM nasional yang sebesar 0,63 poin. Pada tingkat provinsi, laju peningkatan IPM tercepat di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 0,69 poin,” ujar Menteri Bambang.

Dalam rangka meningkatkan sinergi perencanaan antarprovinsi di Sulawesi, beberapa kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka kerja sama antarprovinsi di Sulawesi, antara lain: (1) Pengembangan ekonomi berbasis potensi komoditas unggulan Sulawesi; (2) Pengembangan Trans Sulawesi untuk peningkatan konektivitas antar wilayah di Sulawesi; (3) Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui pendidikan vokasi sesuai dengan potensi dan karakteristik sumberdaya wilayah di Sulawesi; (4) Mitigasi Bencana di sepanjang wilayah pesisir dan ring of fire; (5) Pengelolaan wilayah pesisir dan daerah penangkapan ikan; (6) Penanganan dan penyelesaian kawasan perbatasan antarwilayah di Sulawesi; (7) Implementasi Rencana Penataan Ruang Wilayah Pulau Sulawesi; (8) Pengembangan pembangkit listrik dengan EBT; serta (9) Sinergi pencapaian target SDGs di Wilayah Sulawesi.

Kerja sama antarwilayah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan prioritas Pulau Sulawesi.

Pada 2020, perekonomian wilayah Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 6,68%, angka kemiskinan turun menjadi 9,65% dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,51%.

Prioritas pembangunan wilayah Sulawesi antara lain adalahpPenguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar, serta pengembangan kawasan pariwisata.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, permasalahan mendasarnya adalah pada beberapa daerah yang masih terisolasi, pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan, kemiskinan yang terkonsentrasi di daerah pesisir kepulauan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, tingginya angka pengangguran karena kurangnya bekal keterampilan oleh para pekerja, dan tingginya ketimpangan antar kabupaten dan kota dalam jangkauan program dan kegiatan provinsi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kebijakan pembangunan Sulawesi Utara pada 2020 perlu diarahkan untuk: (1) mencari sumber dan menjaga momentum pertumbuhan lain di luar sektor pertambangan, terutama dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang bersifat inklusif seperti sektor industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor perikanan; (2) revitalisasi percepatan pembangunan perekonomian di daerah pesisir/perdesaan dengan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pesisir sehingga bisa membangkitkan sumber-sumber ekonomi rakyat; (3) perlunya percepatan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah luar dan kepulauan serta revitalisasi kegiatan ekonomi daerah-daerah tersebut; dan (4) pemberian pelatihan keterampilan yang cocok dengan lapangan pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa perkotaan. yang ada di perkotaan bagi masyarakat yang akan migrasi ke kota.

“Target pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung capaian target nasional adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi minimal 6,01%, tingkat kemiskinan provinsi maksimal 6,02%, TPT provinsi maksimal 6,63% dan IPM provinsi minimal 73,59. Untuk mendukung pembangunan di daerah, kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2020 memasukkan dua bidang baru, yaitu DAK sosial untuk DAK reguler, dan DAK transportasi laut untuk DAK Affirmasi/penugasan,” tegas Menteri Bambang.

Selain itu, terdapat tiga subbidang baru, yaitu: Perhubungan, Perpusakaan, Keluarga Berencana dan Gelanggang Olah Raga. Selain DAK, dukungan terhadap pencapaian pembangunan nasional dapat dilaksanakan juga melalui Dana Desa. Kebijakan Desa untuk tahun 2020 yaitu: (1) Pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (2) Penyederhanaan regulasi dan administrasi Dana Desa; (3) Penyempurnaan formula Dana Desa secara afirmatif; (4) Peningkatan Perencanaan Partisipatif Desa dan Swakelola Desa; dan (5) Peningkatan efektivitas pengelolaan dan kualitas penggunaan dana desa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi harus memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (2) menajamkan program dan proyek, serta mendetailkan  perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi (lokasi, kesiapan RTRW dan lahan, kesiapan manajemen dan pengendalian/safeguarding); (3) memperkuat integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBN) dengan APBD termasuk DAK, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya; serta, (4) memastikan program dan proyek yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Sulawesi.

Penulis: Anindita, Anisa