Dukung Pembinaan dan Pengembangan UMKM Nasional, DJP Jalin Kerja Sama dengan 27 Instansi

Foto/Ilustrasi: Freepik

Jakarta – Disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan,  hari ini, Selasa (30/04/2019) menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pembinaan UMKM dengan para pimpinan dari 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara dan 6 instansi lainnya.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemberian pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM merupakan bagian dari program Busines Development Services (BDS) yang telah dirintis DJP sejak tahun 2015.

Layanan BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia.

“Melalui perluasan program BDS dan kerja sama dengan berbagai instansi pihak ketiga, maka DJP berharap pelaku UMKM akan tumbuh lebih pesat dan semakin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi, ” ucap Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait pembinaan UMKM, di Jakarta.

Pelaku usaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp4, 8 miliar dalam setahun berhak menggunakan fasilitas pembayaran pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

“Skema tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai bentuk usaha wajib pajak,” pungkas Robert.

Penulis: Anindita, Anisa